SBY Pilih Amri Tambunan

Gagal menggaet mantan Dirut Bank Sumut, Gus Irawan, Partai Demokrat akhirnya menetapkan Amri Tambunan sebagai calon gubernur (cagub) Sumut. Hanya saja, hingga tadi malam Demokrat masih menggodok nama-nama kandidat cawagub yang akan diduetkan dengan bupati Deliserdang itu.

"Amri sudah putus. Amri untuk nomor satu (cagub, red)," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhony Allen Marbun,tadi malam.

Alasan pilihan jatuh ke Amri, kata Ketua Tim Penjaringan Cagub Sumut DPP Demokrat itu, karena dia kader dan berdasarkan hasil survei tingkat elektabilitasnya sangat bagus. "Beliau juga dua kali menang pemilihan bupati, dengan suara menang besar," imbuhnya.

Jhony mengatakan, penunjukan Amri sebagai cagub ini sudah klir, sudah disetujui Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum.

Menariknya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Said Aqil Siradj juga mengirimkan sudah dukungan ke Amri, yang dikirim ke DPP Demokrat. "Beliau (Said Aqil, red) menyatakan dukungan ke Amri dan siap menjadi juru kampanye nanti. Ada surat resminya," cerita Jhony.

Mengenai cawagub, Jhony mengatakan, akan langsung dibahas Rabu (14/11) malam. "Nanti kalau sudah selesai saya pasti hubungi sampeyan," janji Jhony. Hanya saja, dia enggan menyebutkan nama-nama kandidat cawagub. (j)

Ruas Jalan di Pancurbatu Longsor

 

Ruas jalan di bibir jembatan di Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang mengalami longsor akibat menerima curah hujan lebat pada Senin (12/11) malam.
“Selasa pukul 00.00 WIB tadi, ruas jalannya putus total,” kata Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pancurbatu W Karokaro di Medan, Selasa.
Sebelumnya, kata dia, ruas jalan di bibir jembatan tersebut sedikit berlobang akibat sering menerima curah hujan yang sering turun dalam beberapa hari terakhir.
Untuk memperlancar transportasi masyarakat, pihaknya melakukan penimbunan di bibir jembatan yang menghubungkan Pancurbatu dengan Kecamatan Kutalimbaru dan Kota Binjai tersebut.
Namun hujan deras yang turun pada Senin malam menyebabkan ruas jalan tersebut mengalami abrasi yang cukup banyak sehingga menimbulkan longsor yang menyebabkan infrastruktur transportasi utama di kecamatan itu putus total.
Agar tetap dapat dilalui masyarakat, pihaknya dan perangkat Desa Durin Jangak memasang beberapa balok kayu di ruas jalan yang berada di bibir jembatan tersebut.
Dengan pemasangan balok kayu tersebut, sepeda motor dan kendaraan lain yang tidak terlalu berat sudah bisa melintasi ruas jalan dan jembatan itu.
Untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan kemacetan, aparat desa dan warga sekitar berupaya mengatur arus kendaraan yang melintasi jembatan tersebut.
Setelah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Deli Serdang, pihaknya memasang bronjong di pinggiran ruas jalan tersebut hingga mendekati sungai.
Setelah itu, pihaknya melakukan penimbunan di bagian jalan yang longsor tersebut dengan material campuran pasir dan batu sehingga ruas jalan tersebut kembali normal.
Namun untuk sementara waktu, pihaknya belum mengizinkan kendaraan berat untuk melintas karena dikhawatirkan dapat menyebabkan timbunan tersebut longsor kembali.
“Hanya kendaraan kecil saja yang diperbolehkan melintas, yang berat dilarang dulu,” katanya.(a)

KERJASAMA PENDIDIKAN USAID.

Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera, Kathryn A Crockart (kiri) didampingi Direktur Kantor Pendidikan USAID-Indonesia, Margaret K Sancho (kedua kanan) berbincang dengan siswa SD ketika mengunjungi stand pendidikan, pada Peluncuran Program USAID PRIORITAS di Sumatera Utara, di Medan, Rabu (14/11). Program USAID PRIORITAS di Sumatera Utara merupakan bagian dari program pendidikan USAID senilai 83,7 Dolar AS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 10 provinsi di Indonesia.(Dok/A)

Resmi, PDIP Usung Effendi Simbolon

EFFENDI SIMBOLON

Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa partai berlambang banteng merah ini telah bulat menunjuk Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon untuk maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara.

"DPP hari ini mengeluarkan keputusan tentang nama Cagub Sumut yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Tim DPP. Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) sudah menandatangani keputusan itu dan merekomen Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon," ucap Tjahjo , Selasa malam (13/11).

Dikatakan Tjahjo bahwa beberapa hari ini pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan beberapa pimpinan partai politik lain untuk mengajak sama-sama membangun koalisi dalam Pilkada Sumut.

Sementara terkait wakil cagub yang akan mendampingi Effendi, akan didiskusikan nanti dengan DPD Sumut. "DPP mendukung kader fungsi partai sebagai calon Gubernur Sumut, wakilnya kita diskusikan dengan DPD Sumut dan parpol koalisi besok di Medan, calon yang mungkin saja diajukan bersama dari koalisi partai yang sekarang sedang kami koordinasikan," jelasnya.

Rencananya, Rabu, (14/11), DPP PDIP akan ke Medan untuk melakukan rapat bersama DPD, DPC PDI Perjuangan se-Sumut untuk menyampaikan keputusan DPP tersebut. Kemudian hasilnya akan diumumkan melalui konfrensi pers bersama.

Untuk pendaftaran KPU, kata Tjahjo kemungkinan bisa dilakukan Rabu sore atau Jumat (16/11).

"Iya, kenapa Jumat, kan tanggal 15 hari libur nasional. Ketua DPD Sumut juga sudah ketemu ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) di Jakarta. Saya sebagai Sekjen juga sudah koordinasi sama anggota fraksi DPR Dapil Sumut dan sekretartis DPD untuk kelancaran proses pendaftaran pilkada Provinsi Sumut," demikian anggota Komisi I DPR ini. (rmo)

DPRD Diminta Selamatkan Aset Negara

 Ratusan karyawan PT Kereta Api Indonesia berunjuk rasa dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara untuk berpartisipasi dalam menyelematkan sejumlah aset negara yang beralih tangan dan dikuasai pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.

Dengan silih berganti, perwakilan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut menyampaikan orasi dalam unjuk rasa di gedung DPRD Sumut di Medan, Senin.

Usai menyampaikan orasi, sejumlah perwakilan karyawan KAI melakukan dialog dengan anggota DPRD Sumut Brilian Moktar di ruang negosiasi gedung legislatif tingkat provinsi itu.

Dalam dialog itu, salah seorang karyawan KAI Demon Tarigan mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan pembangunan yang dilakukan tanpa hak di lahan KAi di Jalan Jawa dan Jalan Timot, Keluarahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur seluas 74.402 meter bujur sangkar.

Lahan tersebut merupakan milik KAI yang terdapat dalam buku inventaris Aktiva Tetap dan telah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut yang mengklasifikasinnya sebagai Barang Milik Negara yang dilindungi sesuai UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahkan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemkot Medan dibawah kepemimpinan Agus Salim Rangkuti juga mengakui aset tersebut milik KAI.Karena itu, pihaknya meminta Pemkot Medan tidak mengeluarkan izin pembangunan dan pemanfaatan dalam bentuk apa pun terhadap lahan tersebut bagi pihak lain.

Namun sayangnya, lahan tersebut sudah dikuasai pihak lain, bahkan Pemkot Medan berupaya meminta hak guna bangunan (HGB) ke Badan Pertanahan Nasional.“Kami mohon, Pemkot Medan sportif dalam masalah ini,” katanya.

Karyawan KAI lainnya Edi Harjono mengatakan, pihaknya menemukan indikasi adanya intervensi atau keterlibatan mafia tanah dalam penguasaan lahan tersebut.Pihaknya tidak pernah mendengar adanya izin dari Kementerian Keuangan untuk melepaskan lahan miliki KAI tersebut sesuai isi Instruksi Presiden 19 tahun 1970.

Karena itu, pihaknya meminta dukungan DPRD Sumut untuk menyelamatkan aset negara. “Tidak ada kepentingan pribadi disini. Kami ‘merah putih’ supaya tanah KAI tetap terjaga,” katanya.

Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar mengatakan, penguasaan lahan milik BUMN oleh pihak lain tanpa prosedur seperti yang dialami KAI tersebut memang banyak terjadi di berbagai daerah.Sebagai lembaga legislatif, pihaknya akan membantu KAI untuk mempertahankan aset tersebut agar tidak dimanfaatkan kelompok tertentu tanpa prosedur yang berlaku.

“Mari berjuang demi aset negara, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Kami akan memperjuangkan ini hingga DPR RI,” kata politisi PDI Perjuangan itu sambil meminta karyawan KAI tersebut melengkapi berkas kepemilikan aset itu.(a)

PPKS Laporkan Mafia

Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Medan, Sumut, Senin (12/11). Mereka menuntut penyelesaian permasalahan aset negara dan segera menyelamatkan dari mafia hukum dan mafia tanah.(dok/A)

Effendi Simbolon Aspirasi Kader

                         

 Munculnya nama anggota DPR Effendi Simbolon sebagai salah satu kandidat kuat calon Gubernur Sumatera Utara yang akan diusung PDI Perjuangan, diklaim  bukan tiba-tiba. Namun merupakan aspirasi kader yang menghendaki figur baru, yang diyakini mampu membawa perubahan lebih baik bagi Sumatera Utara (Sumut).

“Artinya memang dalam aturan yang ada selama ini, kita dimungkinkan untuk mengusulkan calon. Jadi siapa saja bisa dicalonkan. Tapi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), juga bisa mengusulkan, seperti Joko Widodo kemarin, itu kan bukan dari bawah,” ungkap Sekretaris DPD PDIP Sumut, Muhammad Afan, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/11) petang.

Saat ditanya apakah benar nama Effendi muncul merupakan aspirasi dari kader PDIP, dengan tegas Affan menyatakan, untuk saat ini hal tersebut bukan lagi menjadi persoalan.

Karena dipastikan, nama kandidat telah berada ditangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sehingga siapapun yang nantinya diputuskan, DPD siap mensukseskan sekaligus memenangkan pemilihan Gubernur Sumut. “Sekarang ini tidak ada lagi disebut aspirasi DPD, karena semua sudah menunggu proses dari DPP,” ujarnya.

Dia katakan, PDIP perlu menampilkan tokoh muda. Selama ini kita dikecam. Kenapa tidak berani menampilkan tokoh-tokoh muda. Padahal banyak diantara kader-kader kita sebenarnya cukup berprestasi. Makanya dari hal tersebut, kita coba mengakomodir tuntutan tersebut,” katanya.

Hanya saja Afan memastikan, keputusan kini sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. DPD hanya menunggu dan siap menjalankan siapapun yang diputuskan nantinya.

Selain Effendi, satu nama lainnya yang disebut-sebut telah berada ditangan Ketua Umum, adalah nama RE Nainggolan- mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut. (j)