Gatot Ikuti Pengarahan SBY

 Gubernur Kaltim, Awang Faroek (kanan) bersama Gubernur Riau, Rusli Zainal (kedua kanan), Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (kedua kiri) dan Pjt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho (kiri) mengikuti pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Panglima Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (30/11).(A)

PENGARAHAN PRESIDEN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengarahan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Panglima Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (30/11).(a)

Pilgub Ajang Jualan Isu Etnis

 Panggung kampanye pilgub Sumut 2013 diprediksi bakal menjadi ajang umbar isu-isu etnis. Isu-isu substansif seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, dan hal-hal lain yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, diperkirakan bakal diabaikan.

                Pengamat politik Sabar Sitanggang menyebutkan, tanda-tanda para pasangan cagub-cawagub bakal lebih banyak jualan isu etnis, sudah terlihat jelas sejak masa penetapan cagub-cawagub. Dimana, komposisi etnisitas menjadi pertimbangan utama.

                "Bisa dilihat misalnya, cagub mengincar pasangan cawagub dari etinis Jawa. Ini karena suara dari etnis Jawa sangat signifikan," ujar Sabar Sitanggang di Jakarta, kemarin.

                Lebih lanjut, doktor sosiologi jebolan Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, para cagub-cawagub akan menggarap isu etnis lantaran mayoritas masyarakat Sumut masih tergolong masyarakat tradisional.

                "Hanya 10 persen yang rasional. Selebihnya, 80 hingga 90 persen masih tradional, yang hanya bisa didekati dengan isu-isu pinggiran, bukan substansial. Yang mayoritas ini masih bicara etnisitas," terang dia.

                Dikatakan, penggarapan isu etinis itu tidaklah salah karena merupakan realitas sosial yang harus dihadapi. Terlebih, lanjutnya, demokrasi juga selalu bicara tentang keterwakilan.  Namun, jika tidak hati-hati, isu etnis yang sensitif ini bisa memicu konflik sosial.

                Dia menyarankan, meski isu etnis digarap,  isu substansial juga harus digeber saat kampanye nanti. Pasalnya, meski warga rasional hanya sekitar 10 persen, namun mereka merupakan masyarakat kritis, yang akan mengawal kepemimpinan Sumut ke depan. Jika buruk, masyarakat kritis yang hanya sedikit ini yang akan teriak-teriak.

                Sabar menjelaskan, isu-isu substansial yang juga bisa menggaet simpati antara lain isu pendidikan, kesehatan, pertanian, kehidupan nelayan, juga buruh.Isu pendidikan antara lain menyangkut infrastruktur, seperti sekolah, dan pendidikan gratis hingga tingkat SMU misalnya.

                Pengobatan gratis bagi warga, lanjut dia, juga harus ada cagub-cawagub yang berani menawarkan saat kampanye nanti. "DKI dan Sumsel berani memberikan pengobatan gratis, mengapa Sumut tak bisa?" cetus Sabar.

                Isu buruh juga sangat sensitif untuk diangkat, yang bisa menarik suara bagi cagub-cawagub. Ini lantaran jumlah buruh di Sumut sangat besar. "lihat saja rumah-rumah pekerja perkebunan, dari dulu sangat memprihatinkan. Ada nggak calon yang berani menyentuh soal itu?" imbuhnya lagi.

                Juga, tidak ada satupun calon yang berani menjanjikan pemberian asuransi bagi nelayan. Nelayan, yang jika kerja harus bertaruh nyawa di lautan dan meninggalkan anak istri berhari-hari, pasti suka jika ada calon yang berani menjanjikan pemberian asuransi bagi nelayan. "Dan nelayan di Sumut itu banyak," pungkas Sabar. (j)

Cagub Diminta Dukung Pembentukan Provinsi Nias

Seluruh pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara diminta menegaskan komitmennya mendukung penuh gagasan pembentukan Provinsi Nias.

Langkah ini dinilai penting agar pulau terluar di wilayah Indonesia Barat in, dapat lebih cepat mengejar ketertinggalan dari sejumlah daerah lain di Indonesia.Demikian secara khusus dikemukakan Bupati Nias Barat, Adrianus Aroziduhu Gulö, kemarin di Jakarta.

“Selain harus benar-benar merealisasikan janji untuk memajukan Nias, para calon saya pikir juga perlu mewujudnyatakan komitmennya mendukung secara penuh pemekaran Nias menjadi sebuah provinsi,” katanya.

Gulo yakin dengan dimekarkan, Nias nantinya dalam tempo beberapa tahun paling tidak dapat jauh lebih maju dari yang sekarang.

Karena selama ini, salah satu kendala adalah  jauhnya jarak dari ibukota provinsi, apalagi dari ibukota negara. Sehingga kerap perhatian yang diberikan pemerintah pusat menjadi sulit terlaksana. (j)

KA Ujicoba Medan-Kualanamu Dilempari

 Ujicoba gerbong kereta api yang diproyeksikan akan digunakan sebagai transportasi alternatif dari Medan menuju Bandara Kualanamu, Kamis diwarnai aksi pelemparan batu oleh orang tidak dikenal (OTK).
    Peristiwa itu terjadi, saat kereta api ujicoba itu melintas di kilometer 16, tepatnya di seputaran Desa Aras Kabu, Kabupaten Deliserdang.
    Humas PT. KAI Divre I, Hasri menjelaskan, karena insiden yang tidak diinginkan itu, gerbong terakhir kereta api mengalami kerusakan. Dimana sejumlah kaca di bagian belakang gerbong terakhir pecah.
    Untungnya, kata Hasri, gerbong tersebut tidak berpenumpang pada saat kejadian, sehingga tidak ada korban. "Tidak, ada korban. Karena semua penumpang yang ikut dalam ujicoba tidak ada yang menempati gerbong tersebut," aku Hasri yang dikonfirmasi wartawan via telepon selulernya.Diterangkannya mengenai ujicoba kereta api itu, pihaknya mengikutsertakan rekanan bisnis dan manajemen PT. KAI Divre I.
    Pihak Manajemen dan rekanan ingin mengetahui jarak tempuh kereta api dari Medan-Kualanamu yang berjarak  Atas kejadian ini, manajemen PT.KAI berencana membuat pengaduan kepihak kepolisian.
    "Kita sudah koordinasi dengan Polsus (Polisi Khusus) kereta api dan mereka yang akan melanjutkan pengaduan kita ke kantor polisi yang berwenang di wilayah kejadian," tegasnya.
    Laju kecepatan Kereta Api (KA) pengangkut penumpang menuju Bandara Kualanamu dari stasion Besar Medan belum maksimal. Ditargetkan KA tiba di Bandara Kualanamu 30 menit dari stasion Besar Medan.
    "Lajunya belum sesuai yang diharapkan, maksimal lajunya 90-100 kilometer perjam, sehingga waktu tempuh sekitar 30 menit, penumpang dapat terhindar dari keterlambatan jadawal keberangkatan," demikian disampaikan  Vice President Divre 1 Sumut-Aceh, PT Kereta Api Indonesia (KAI), M Nasir, saat ditemui baru selesai mengelar ujicoba kontruksi rel, di lokasi pembanguna Bandara Kualanamu, Kamis (29/11), sekitar pukul 15.30 wib.
    Dijelaskan, dirinya belum dapat memastikan kapan jadwal penyelesaian pekerjan proyek pembangunan terminal serta sarana pendukung lainnya yang berada di lokasi Bandara Kualanamu. Namun, khusus untuk kontruksi lintasan kereta api atau rel telah selesai dikerjakan mencapai 100 persen. Bahkan kegiatan ujicoba telah tiga kali digelar.
    Ujicoba kali ini, meliputi ujicoba kontruksi perlintasan KA, ujicoba ruang terbuka dan kecepatan, meski jarak tempuh dari stasiun pusat kota Medan menuju Bandara Kualanamu masih belum mencapai target 30 menit. Dalam uji coba kali ini KA hanya mampu mencapai kecepatan  70-80 kilometer per jam sehingga waktu tempuh KA sekitar 40-45 menit.
    Disebutkanya hasil ujicoba yang ketiga kali ini, masih ditemukan kendala berupa di Wilayah Deliserdang, seperti di Bandar Klipah, Batang Kuis, dan Aras Kabu, yang diperkirakan baru selesai akhir tahun 2012 ini. Kemudian diujicoba ruang terbuka masih banyak ditemukan ranting-ranting pohon di sekitar perlintasan yang mengganggu kelancaran operasional kereta api.
    Disebutkan, rombongan Vice President Divre 1 Sumut-Aceh, PT KAI menumpang lokomotif tenaga diesel dengan mengandeng enam gerbong, memboyong pihak perbankan. Disana, rombongan sempat mengabadikan suasana pembangunan terminal KA yang masih dalam proses pembangunan.
    Direncanakan terminal KA berkafitas besar bahkan lebih besar dari stasion besar KA di Medan. "Kita perkirakan terminal KA ini mampu menampung ribuan penumpang," kata M Nasir mengakhiri. (j)

Jalinsum Siantar - Medan

Sejumlah pelajar bergelantungan di pintu mobil dan bagian atap angkutan kota tanpa mempedulikan keselamatan diri. Foto direkam Kamis pukul 17.16 WIB di Jalinsum Siantar-Medan Km 4 Kota Pematangsiantar, di dekat persimpangan menuju Nagori  Karang Sari, Simalungun. (A)

Realitas Globalisasi Dianjurkan "Manggadong"

Manggadong (makan umbi-umbian sebelum makan nasi) yang telah menjadi tradisi leluhur dan sebagai kearifan lokal masyarakat Tapanuli, ke depan dinilai perlu lebih dikembangkan menjadi budaya nasional agar masyarakat tidak hanya tergantung pada nasi saja.

“Manggadong perlu dikembangkan lagi, tidak hanya makan umbi-umbian saja terutama ubi jalar, tetapi kemudian perlu diperkaya dengan makan ubi kayu, talas, jagung, pisang dan lainnya sebelum mengkonsumsi nasi,” kata Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Tadjuddin Noer Effendi di Medan Kamis.

Menurut dia, memang secara budaya, makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beras, namun di beberapa daerah, makanan pokok masyarakat turun temurun adalah jagung, sagu, ubi kayu dan ketela rambat.

Secara turun temurun keanekaragaman pangan itu telah terbukti dapat membantu tegaknya ketahanan, kedaualatan dan kemandirian pangan.

“Kedepan budaya warisan leluhur itu perlu pertahankan agar kita dapat mempertahankan kedaulatan pangan yang belakangan ini mulai rentan sebagai akibat globalisasi, diikuti merembesnya budaya pangan yang tidak berbasis budaya pangan lokal,” katanya.

Menurut dia dewasa ini realitas menunjukkan bahwa globalisasi, liberalisasi ekonomi dan pasar bebas telah membuka peluang pasar nasional dan lokal untuk dibanjiri impor produk pangan dari berbagai negara, dan dari tahun ketahun impor itu terus meningkat.

Implikasinya adalah ketergantungan pada impor menjadi realitas yang sedang dihadapi saat ini. Ketergantungan tidak hanya pada pengadaan makanan pokok beras, tetapi pada bahan makanan lainnya, seperti kedelai, jagung dan daging.

Bahkan ketergantungan juga terjadi pada bahan pangan seperti garam, bawang dan buah-buahan. Kalau ini terus menerus berlangsung maka pada suatu saat dapat memunculkan situasi kerentanan kedaulatan pangan.

Sebagai contoh pada bulan Juli tahun 2012 harga kedelai meningkat tajam karena pasokan kedelai impor dari Amerika Serikat berkurang akibat produksi kedelai merosot sebagai akibat musim kering disana.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada bahan pangan impor mengakibatkan berkurangnya pasokan dan mendorong terjadi kenaikan harga di pasar dalam negeri. Belajar dari pengalaman itu maka sudah saatnya seluruh komponen bangsa perlu menyikapi situasi kerentanan pangan itu.

“Ketergantungan bahan pangan pada impor harus kita kurangi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menegakkan kemandirian dan kedaulatan pangan dengan membangun budaya pangan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal yang telah eksis berabad-abad dalam budaya bangsa Indonesia,” katanya.(a)

AMRI BEDAH RUMAH

Bupati Deli Serdang Amri Tambunan dan Dirut PT Evergreen International Paper Sugiharto Chandra menandatangi berita acara penyerahan 20 unit rumah yang baru selesai dibedah di Kecamatan Tanjung Morawa, Rabu (28/11). Bersamaan dengan acara itu juga turut diserahkan gedung SD di Desa Dalu X B Tanjung Morawa yang baru selesai dibangun PT Evergreen International Paper. (a)

Saleh Bangun Dan Pendemo :
Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun (tengah) didampingi anggota DPRD Syamsul Hilal (kanan1) dan Brilian Moktar (kanan2)  saat menemui massa demonstran di depan kantor DPRD Sumut, Medan, Kamis (29/11). Massa yang  terdiri dari ratusan petani dari Komite Tani Menggugat tersebut menuntut agar UU Pokok Agraria No 5/1960 dilaksanakan secara konsekuen.(a)

Ada Cagub Belum Beres Syarat Pendidikan

Para pasangan cagub-cawagub Sumut berkejaran dengan waktu untuk bisa melengkapi persyaratan administrasi pencalonan mereka. Tenggat waktu yang diberikan KPU Sumut, yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, 1 Desember 2012 merupakan batas akhir penyerahan kelengkapan persyaratan.

                Untuk persyaratan menyerahkan laporan harta kekayaan, sebenarnya tidak lah ribet. Pasalnya, yang dibutuhkan KPU Sumut hanyalah bukti penerimaan  Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK. Begitu menyerahkan data ke KPK, lantas petugas KPK menyerahkan selembar surat bukti pelaporan, itu sudah cukup. Bukti itu yang disodorkan ke KPU Sumut.

                "Cukup tanda terima bahwa yang bersangkutan sudah melaporkan," ujar Ketua KPU Sumut, Irham Buana Nasution, saat dihubungi, kemarin (28/11).

                Maksud Irham, bahwa pihaknya tidak memerlukan data LHKPN cagub dan cawagub yang sudah melalui proses verifikasi KPK. Pasalnya, jika harus menunggu proses verifikasi, maka KPU Sumut yang akan kerepotan karena tidak jelas berapa waktu yang dibutuhkan bagi KPK untuk menyelesaikan proses verifikasi data harta kekayaan para calon.

                Irham juga menegaskan bahwa para calon harus melaporkan hartanya yang terbaru ke KPK, bukan laporan harta jadul yang pernah diserahkan ke KPK, sewaktu yang bersangkutan menduduki jabatannya yang lama. "Harus yang terbaru karena ini khusus untuk syarat pencalonan pilgub," terang dia.

                Penegasan Irham ini sesuai dengan ketentuan pasal 58 huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai syarat keharusan menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Pasal tersebut tidak mengatur bahwa data harta yang diserahkan ke KPU harus yang melalui proses verifikasi.

                Nah, Irham menyebutkan, hampir semua cagub-cawagub, hingga kemarin siang, belum menyerahkan bukti pelaporkan harta itu ke KPK. "Hampir seluruhnya belum," ujarnya, tanpa menyebutkan siapa calon yang sudah menyerahkan dan siapa yang belum.

                Hanya saja, dia yakin, pernyaratan mengenai hal tersebut bisa dilengkapi sebelum tenggat waktu, 1 Desember 2012. Ini lantaran proses untuk mendapatkan bukti penyerahan harta dari KPK tidak rumit dan tak perlu menunggu data diverifikasi KPK. "Karena verifikasi itu hanya proses, yang penting sudah menyerahkan," imbuhnya lagi.

                Namun, rupanya bukan soal penyerahan data harta karun itu yang mencemaskan. Irham menyebutkan, yang paling krusial adalah mengenai persyaratan pendidikan, yang harus lengkap. Dia menyebutkan, masih ada calon yang belum beres syarat pendidikannya.

                "Untuk syarat pendidikan ada yang belum memenuhi ketentuan," kata Irham. Dia tak menguraikan siapa dan di aspek mana syarat pendidikan si calon itu belum terpenuhi.

                Saat ditanya apa ini menyangkut ijazah, dia membenarkan. Namun lagi-lagi, tidak diuraikan apakah ini terkait belum lengkapnya ijazah atau ijazah sudah diserahkan namun bermasalah, misalnya diduga palsu. Dan rupanya, untuk kasus syarat pendidikan ini, yang belum beres tak hanya satu calon. "Ada beberapa," imbuhnya.

                Dia mengatakan, KPU Sumut masih memberikan waktu kepada para calon untuk membereskan syarat pendidikan ini, hingga batas akhir 1 Desember. Jika hingga 1 Desember syarat belum klir, termasuk jika sudah diserahkan ternyata belum memenuhi ketentuan, terpaksa calon tersebut dicoret dan tidak akan bisa ikut berlaga di pilgub 2013."Karena kalau syarat ijazah belum lengkap, itu fatal," tegas Irham.

                Mengacu ketentuan Pasal 60 UU Nomor 32 Tahun 2004, tepatnya ayat (4), setelah data diserahkan pada 1 Desember 2012, maka KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon yang sudah diserahkan itu. KPU Sumut punya waktu tujuh hari untuk melakukan verifikasi ulang dan hasilnya langsung diberitahukan kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol pengusung pasangan calon tersebut.

                Selanjutnya, di ayat (5) pasal yang sama, menyatakan, "Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon". (j)

mbaba kampil

Laila Canggung - Iyeth Bustami

iyeth bustami- zapin

Selayang Pandang - Melayu Deli Song

Selayang Pandang - Melayu Deli Song

Melayu Deli Song - Pucuk Pisang

Iyo-iyo (Gendang Lima Sendalanen)

Sumut Tertinggi Konsumen Beras

Pakar gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Drajat Martianto mengatakan gizi sangat berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

Bila seseorang tercukupi gizinya sejak mulai dari kandungan maka ia akan tumbuh menjadi anak aktif, sehat, cerdas dan produktif, katanya pada seminar akselerasi pemantapan ketahan pangan melalui sinergi pemberdayaan potensi existing dan budaya lokal menuju kemandirian dan kedaulatan pangan, di Medan Rabu.“Penuhi gizi anak, maka dia aka menjadi anak yang unggul,” imbaunya.

                Ia mengatakan ada empat ukuran SDM berkualitas yakni aktif, sehat, cerdas dan produktif. Agar seseorang memiliki energi untuk beraktifitas, ia harus mengkonsumsi energi harus sesuai dengan AKG (angka kecukupan gizi), khususnya lemak, protein dan vitamin serta mineral yang dibutuhkan untuk metabolisme energi).

                “Individu dengan AKG kurang dari 70 persen sama dengan rawan pangan tingkat berat. Artinya ia tidak dapat melakukan aktivitas dengan normal karena energi hanya cukup untuk metabolisme basal,” katanya.

                Sebelumnya Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumut Setyo Purwadi mengatakan, Indonesia dikenal sebagi salah satu konsumen beras paling besar di dunia dan Sumut menempati peringkat tertinggi konsumen beras.

                Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Sumut bekerja keras untuk menekan label Sumut sebagai provinsi terbanyak mengkonsumsi beras.

                Gerakan kampanye diversifikasi pangan selain untuk tujuan mengurangi konsumsi beras dan terigu, juga untuk meningkatkan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang seharusnya mencapai skor pola pangan harapan sebagaimana ditetapkan widya karya pangan dan gizi nasional.

                Sesuai standard widya karya pangan dan gizi nasional, pola konsumsi pangan masyarakat Sumut dalam beberapa kelompok harus dicapai, seperti untuk kelompok pangan padi-padian (beras) harus diturunkan dari 320,23 gram/kapita/hari pada tahun 2011 menjadi 310,18 gram/kapita/hari pada tahun 2013.(a)