KPK : Gus Irawan Terkaya

Daftar kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara belum disampaikan secara resmi. Namun, dari data yang tersimpan di Komisi Pemberantasan  Korupsi di Jakarta, Gus Irawan Pasaribu menjadi Cagub terkaya. Untuk cawagub, Tengku Erry Nuradi berada di posisi paling atas.
Sementara, Effendi Simbolon merupakan satu-satunya calon gubernur Sumut yang hartanya belum pernah terdata di KPK. Data pundi-pundi kekayaannya sebagai anggota DPR tidak ada dalam database Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lembaga antirasuah itu.
Data yang boleh diakses oleh wartawan itu merupakan data harta yang sudah melalui proses verifikasi oleh KPK. Belum ada keterangan resmi dari petugas LHKPN di KPK, apakah Effendi Simbolon sudah melaporkan hartanya untuk persyaratan maju sebagai cagub, namun belum selesai diverifikasi sehingga belum dimasukkan ke database.
Petugas LHKPN yang ditemui JPNN hanya mengatakan akan mengecek ke bagian penerimaan pelaporan LHKPN untuk memastikan apakah jagonya PDIP itu sudah lapor atau belum. Hanya saja, hingga Senin petang (26/11) belum ada keterangan pasti. Namun, kepada sebuah media, Effendi mengaku pihaknya dalam proses pengurusan pelaporan LHKPN itu.
Sama dengan Effendi, pasangannya, Djumiran Abdi, juga belum ada data hartanya di KPK. Untuk Djumiran bisa dimaklumi jika belum ada sama sekali datanya, mengingat sebelumnya dia bukanlah pejabat penyelenggara negara.
Untuk empat cagub lainnya, semuanya sudah pernah melaporkan hartanya ke KPK, meski merupakan data lama alias jadul, saat masih menduduki jabatan lamanya.
Gus Irawan yang melaporkan hartanya terakhir 28 Februari 2008, tecatat hartanya Rp13.408.740.000 dan USD 6.004. Untuk harta dalam bentuk tanah dan bangunan, Gus juga tajir. Dari 11 lokasi tanah miliknya, 10 lokasi di antaranya berada di Medan. Yang di Medan di satu lokasi saja, ada yang nilainya Rp1,3 miliar dan ada yang Rp2,445 miliar. Hanya satu lokasi saja di luar Medan, yakni di Tapsel, yang nilainya hanya 150 juta.
Sebelumnya, pada 30 Juni 2001, Gus sudah melaporkan pundi-pundinya ke KPK, yang nilainya Rp617.533.000. Dengan demikian, dalam kurun delapan tahun, harta Gus naik sekitar dua kali lipat.
Sedang Chairuman Harahap, data yang ada laporan 13 Maret 2003. Dari total harta kekayaannya sebanyak Rp6,9 miliar, sebagian besar merupakan harta warisan yang mencapai Rp4,425 miliar. Harta warisan itu berupa perkebunan yang tersebar di 22 lokasi dan sebuah pertambangan.
Rinciannya, untuk 12 lokasi perkebunan total seluas 97 ha warisan perolehan tahun 1986 dan di 10 lokasi seluas 199 ha perolehan tahun 1987. Sebuah pertambangan seluas 1 ha warisan tahun 1997 senilai Rp1,5 miliar. Sayangnya, tidak ada keterangan mengenai jenis perkebunan dan pertambangan itu.
Jagonya PKS, Gatot Pujo Nugroho, yang lapor ke KPK pada 30 Januari 2008, total hartanya Rp562, 8 juta. Artinya, ini data lama, sebelum dia menjabat sebagai wagub Sumut.
Amri Tambunan, cagub yang diusung Demokrat, melaporkan hartanya ke KPK pada 21 Agustus 2006. Total kekayaan bupati Deli Serdang ini Rp6,33 miliar. Dia punya harta tak bergerak, seperti tanah, nilainya Rp1,476 miliar dan surat berharga senilai Rp1,8 miliar. Amri punya piutang Rp2 miliar.
Untuk cawagub, Tengku Erry Nuradi hartanya mencapai Rp2,78 miliar. Dalam dokumen harta yang dilaporkan 18 April 2005 itu, harta tidak bergerak milik pasangan Gatot ini mencaai Rp1,1 miliar.
Sedang pasangan Gus Irawan, Soekirman, melaporkan hartanya pada 3 Maret 2010, dengan total Rp1,78 miliar. Wakil Bupati Sergai ini sebelumnya, pada 20 April 2005, juga sudah menyerahkan data hartanya ke KPK, dengan total Rp776 juta. Artinya, selama lima tahun, hartanya naik dua kali lipat lebih.
Sementara, Fadli Nurzal, melaporkan hartanya pada 31 Desember 2003. Harta pasangan Chairuman ini hanya Rp280 juta. Belum diketahui berapa jumlah harta anggota DPRD Sumut itu sekarang.
Untuk RE Nainggolan,  yang saat mencari data dibantu petugas LHKPN KPK, juga belum ditemukan alias tidak ada. Sama dengan Effendi, belum diketahui persis apakah RE Nainggolan sudah menyerahkan data terbaru untuk syarat maju di pilgub Sumut.
Pasalnya, sebelum melewati proses verifikasi oleh KPK, data harta tidak dimasukkan ke database yang bisa diakses publik. Kepada sebuah media, mantan Sekdaprov Sumut ini mengaku sudah melapor ke KPK pekan lalu dan tinggal menunggu bukti laporan kekayaan dari KPK. (j)